lembaga kejaksaan. Mengutip dari situs resminya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. lembaga kejaksaan

Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. H, M. Kejaksaan Republik Indonesia, membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum. . Jaksa, sebagai pelaksana kewenangan kejaksaan, dapat. Keberadaan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut pertama kali resmi difungsikan oleh Undang-Undang Pemerintah zaman pendudukan Jepang No. Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh. Nah, lebih lengkap tentang perbedaan MA dan. Grafik Laporan Pengaduan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukumnya adalah Osamu Seirei No. Untuk perkara tindak pidana korupsi sampai saat ini belum ada aturan yang secara tegas mengatur penyelesaiannya melalui restorative justice. 49/1944. Sebab. Tentang Kejaksaan. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK, bukan Kejaksaan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengertian Kejaksaan. Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 68 persen cukup percaya, 18 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. (APH) baik, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk menuntut perkara-perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Kejaksaan R. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan. Seorang jaksa apabila terbukti melakukan pelanggaran akan membentuk pandangan buruk dalam masyarakat serta memperburuk. 1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (021) 7264253 (021) 7265308. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalammenegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain sehingga tuntutan hukum menjadi tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak makmsimal. 2. Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga yang Terlibat 33 Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan 35 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum 39 Kejaksaan 41 • Target vs Realisasi 42. Bos Freeport Indonesia Ungkap Strategi Pangkas Emisi Karbon Sabtu, 30/09/2023, 15:59 WIB. I. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. Kejaksaan Agung,. Sebanyak 7 persen responden sangat percaya terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan. 22 Tahun 2011”) jo. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin telah berhasil dengan program penegakan hukum humanis dengan menghentikan perkara dalam proses penuntutan sebagaimana konsep dominus litis (Jaksa sebagai pengendali perkara) dan meraih berbagai. Mengacu pada Undang-Undang No. Namun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tercantum pada pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Dalam waktu dua tahun sejak undang-undang diberlakukan, dibentuk Komisi. kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakat—dalam sistem peradilan pidana terdapat penegasan pembagian tugas. Diketahui terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi dalam proses penegakan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, dan Advokat. KPK, katanya bisa mengambil alih kasus karena perkara ini melibatkan aparat penegak hukum, yakni kejaksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa. Perbedaan yang paling mencolok yakni pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa hanyalah Majelis Kode Perilaku (MKP) yang terdiri dari unsur internal kejaksaan dan hanya dapat dibentuk oleh Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Jaksa. Tugas tersebut yaitu : Penuntut Umum. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi,. Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 TentangKejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain. Untuk itu Menteri Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI Dalam Bidang Pidana. Lebih lanjut Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,. 70. Ø Kepolisian. +62217221269. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara. Menghasilkan “Jaksa Menjawab”, Program Baru Kejaksaan RI yang Lebih Humanis . Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Penuntutan merupakan tindakan Jaksauntuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalamhal dan menurut cara yangdiatur. Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu: Lembaga Kepolisian; Lembaga Kejaksaan; Lembaga Peradilan; dan. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Menurut Deni, meskipun masih di atas 50%, tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terlalu tinggi. Kewenangan ini diatur di dalam pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa. Upaya pemberantasan tindak pidana yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu :Ada beragam tugas yang dibebankan kepada jaksa. Website Resmi Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai Undang-Undang. Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan. I. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi. I. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Akibat pengertiannya yang berbeda, maka wewenang dan tanggung jawab yang meliputinya berbeda, meski jaksa dan penuntut umum berada di bawah lembaga Kejaksaan RI. Sebelum adanya UU Intelijen Negara, Kejaksaan melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan nama Intelijen Yustisial, yakni sebagai “Mata dan. Hanya saja, institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum pro justisia tidak diatur keberadaannya secara eksplisit dalam UUD. Gerbang utama Kejaksaan Agung, Jalan Panglima Polim, Jakarta. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa: 1. [1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY; Kejaksaa n Kejaksaan Berdasarkan PERPRES No. . Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. . Sebagaimana yang diatur dalam UU No. Lembaga Sosial berdasarkan Penyebarannya a. I. Tulisan ini membahas independensi kejaksaan sebagai bagian sistem peradilan pidana berdasarkan telaah. Pada pasal 495 paragraf dari ‘A’ ke ‘I’ menyatakan bahwa”Kepala surat kuasa adalah kepala surat kuasa yang fungsinya dijelaskan sebagai berikut, yaitu: Mengontrol kebijakan penegakan hukum dan penegakan hukum preventif dan represif. admin 2022-06-21   JAKARTA- Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta . Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1). Visi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. 163-182, doi: 10. I. Pengaturan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain , dan lembaga atau organisasiKasus pidana Jaksa Pinangki ke depannya harus menjadi pembelajaran bagi internal Kejaksaan RI untuk melakukan perbaikan Jumat, 22 September 2023. Pengertian Kejaksaan. Kehadiran kejaksaan secara rinci diperoleh dari Undang. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pejabat perdana. Cukup Dipercaya oleh Masyarakat . KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Di dalam kejaksaan penuntutan dilakukan oleh seorang Jaksa. Adapun alasan tersebut antara lain dapat dilihat pada uraian berikut. Kepolisian berada untuk menguak kasus dan membawa ke meja pengadilan yang akan dipegang lembaga kejaksaan. mencakup lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas 6 Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, UU No. H. Komisi ini juga bertugas mengawasi dan memberikan penilaian terhadap aspek-aspek kelembagaan di Kejaksaan yang meliputi organisasi, tatalaksana, sarana. Jakarta - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengklaim bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling. Jaksa Agung (Jakgung) adalah pejabat negara, pimpinan serta penanggung jawab tertinggi dari kejaksaan yang memimpin. admin 2021-12-30 Setelah era kemerdekaan, lembaga kejaksaan tetap dipertahankan yakni dengan mengambil alih peraturan yang pernah berlaku pada jaman Jepang (Osamu Serei No. Kepolisian berada untuk menguak kasus dan membawa ke meja pengadilan yang akan dipegang lembaga kejaksaan. eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunya kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. 142 formasi. Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam penyelidikan , penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi, sesuai dengan porsi masing-masing. Pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan 6 Effendy, Marwan, 2005, Kejaksaan RI, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. UU No. Tony Tribagus Spontana, SH. Mengutip dari situs resminya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. 15 Tahun 1961 dan UU No, 5 Tahun 1991) maupun yang kini tengah berlaku (yaitu UU No. “Melalui perubahan ini mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsinya,” ucap Pangeran dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan. Sebagai badan yang berwenang dalam. 06/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Lelang Benda. ” Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwaPusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan terbentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja. Kata kunci: kejaksaan; ketatanegaraan; PENDAHULUAN A. adjar. com, Jakarta - Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat dibanding institusi hukum lainnya. 3 Dalam realitas kehidupan sehari-hari, di setiap tingkatan sosial. Sebagaimana diketahui, bahwa Kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi penjualan lelang terhadap objek benda yang terkait dengan proses pidana. Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. (Baca Juga: Resmi Disahkan, Ini Delapan Substansi UU Kejaksaan Hasil Perubahan) Imam mengingatkan Putusan MK No. Ia mengatakan, jaksa eksekutor pada Kejari Jakarta Pusat telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Pinangki pada Senin siang. Kejanggalan tersebut, kata dia, karena ada keterangan yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa,. I. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. meningkatkan kualitas kinerja lembaga Kejaksaan. . 38 Tahun 2010 (ayat 1) lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan (ayat 2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Kejaksaan | Kelompok 2 Kejaksaan Berdasarkan PERPRES No. 5. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,. Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan Negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Sebagai informasi tambahan, terdapat Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J. 1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang“. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara adalah masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jl. Bahwasanya tujuan dari kinerja kejaksaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan, maka sesuai dengan kodrat alamiah manusia. Di Kejaksaan telah terdapat bidang pengawasan di bawah coordinator jaksa agung muda bidang pengawasan dengan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 dan Komisi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pengawasan eksternal dengan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia. Tugas jaksa termasuk dalam hal ini jaksa pengacara negara setidak-tidaknya terdapat 5 yaitu bantuan, pertimbangan, pelayanan, penegakan, dan tindakan hukum. Dibentuk. Jam Pidsus Terbitnya P-19 Merupakan Wujud Asas Dominus Litis Yang Dimiliki Lembaga Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum. calon jaksa juga harus menjadi pegawai negeri sipil (PNS). "Yang paling dipercaya masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi itu untuk sementara nomor. Tahun lalu (2005, penulis), lembaga ini mengungkapkan, dari 12 (dua belas) negara, Indonesia menempati peringkat ke-11 atau terburuk kedua setelah Vietnam. Korupsi Di Indonesia . Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani melantik Kolonel (Chk) Ainur Rochmaini menjadi Aspidmil Kejati DKI. mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker Kejaksaan dan kementerian /lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk . Menurutnya, RUU tersebut. Dilansir dari laman resmi , Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan utuh. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah. 3. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun sejak adanya undang-undang nomor 18 tahun 2003 semunya telah berubah, Advokat yang dulu dalam peranya memberi bantuanPasal 2 ayat (1) Undang Undang Kejaksaan No. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi 4. l. 3 Tahun 1942, No 2 Tahun 1944, dan No. General Social Institutions. Dengan semangat perubahan itulah, pada Hari Bhakti Adhyaksa ke-45 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2005, Kejaksaan RI meluncurkan 8. Di dalam kejaksaan penuntutan dilakukan oleh seorang Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung. ADVERTISEMENT. Salah satu tugas dari kejaksaan ini adalah untuk menentukan bisa tidaknya suatu kasus tersebut diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sudah sah sesuai dengan hukum acara pidana. JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada enam lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, antara lain kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, BPKP dan inspektorat. PENDAHULUAN. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa terdapat tiga lembaga yang berwenang dalam kasus korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”). B. Kejaksaan sejak era nusantara memegang peranan penting dalam sistem peradilan. 2021/No. 16 Thn. Perdebatan. mana Lembaga Kejaksaan berperan dalam menangani perkara korupsi bersinergi dengan hukum positif yang ada. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa terdapat tiga lembaga yang berwenang dalam kasus korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”). doktrinal didapatkan hasil, bahwa sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didasarkan oleh pembagian pengawasan internal sebagai kontrol di dalam organisasi kejaksaan dan eksternal sebagai kontrol di luar organisasi kejaksaan yang dilaksanakan Komisi Kejaksaan. Sehubungan dengan hal ini, R. Melakukan penuntutan. Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan hukum secara independen. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.